BRAIN STORMING PERAN OPD DALAM SISTEM OSS

BRAIN STORMING PERAN OPD DALAM SISTEM OSS

RAPAT KOORDINASI AWAL PERAN OPD DALAM SISTEM OSS

Membangun sinergi & Mencari Solusi

“bukan mempermudah, tapi mempercepat proses”

Blitar, 1 November 2018

 

 

Pada hari Rabu 31 Oktober 2018 bertempat di rumah kuliner Joglo Bathok Koi Jl. Mahakam 125 Tanjungsari Kec Sukorejo Kota Blitar, DPM NAKER & PTSP Kota Blitar mengadakan acara RAPAT KOORDINASI AWAL PERAN OPD DALAM SISTEM OSS dengan tema Membangun sinergi & Mencari Solusi.

Forum dialog, diskusi sekaligus brainstorming antara anggota Tim Teknis Perizinan yang berasal dari OPD Teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup; Pariwisata & Kebudayaan; PU & PR; Pendidikan; Perdagangan & Perindustrian; Pertanian & Ketahanan Pangan; termasuk bagian hukum & organisasi dan masih banyak lagi dikemas Bidang PTSP dalam bentuk NGOPI BARENG OSS (NGObrol Permasalahan Izin) terkait sistem OSS (Online Single Submission).

Sebagaimana diatur dalam PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sistem OSS melakukan proses penyelesaian perizinan berusaha pada 20 sektor sebanyak 488 jenis izin yang terdiri atas :

  • Jenis Pendaftaran : ada 4 jenis
  • Jenis Izin Usaha : ada 114 jenis
  • Jenis Izin Operasional/Komersial : ada 370 jenis

Dengan konsep menggunakan satu portal nasional, satu identitas perizinan berusaha (NIB), dan satu format izin berusaha (Izin Usaha dan  Izin Operasional/Komersial); Perizinan Berusaha diterbitkan berdasarkan Komitmen yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha; Pemenuhan komitmen diselesaikan di K/L dan/atau Pemda (Lembaga OSS yaitu PTSP).

Ada candaan terkait OSS yaitu Ojo Suwe Suwe, sesuai tujuan sistem OSS dibangun “bukan mempermudah, tapi mempercepat proses”. Artinya SEMUA JENIS USAHA diterbitkan melalui 'OSS', kecuali sektor pertambangan dan  keuangan,  serta  properti  &  perumahan. Setiap usaha yang didaftarkan melalui sistem OSS akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), sekaligus berlaku sebagai Pendaftaran Investasi, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan Akses Kepabeanan.

Melalui forum ini diharapkan ada peran OPD Teknis dapat segera berjalan seiring dengan tuntutan masyarakat pengusaha yang wajib mengurus perizinan berusaha melalui sistem OSS. Beberapa peran OPD Teknis dimaksud antara lain :

  1. Melakukan invetarisasi dari 488 jenis izin dalam sistem OSS sebagaimana diatur dalam PP 24 Tahun 2018 tersebut, mana yang ada di Kota Blitar, sudah ada/belum payung hukum dalam pelaksanaannya;
  2. Mengkaji dan melakukan sinkronisasi terhadap 60 Izin & 5 Non izin yang dilimpahkan kepada DPM Naker & PTSP sebagaimana diatur Perwali 29 Tahun 2017 dengan sistem OSS;
  3. Aktif koordinasi & konsultasi ke kementerian teknis masing-masing dalam rangka mengawal pemenuhan komitmen layanan perizinan berusaha dan izin operasional/komersial oleh lembaga OSS (PTSP) Kota Blitar;

Membuat jejaring sosial antara pelaku usaha, lembaga OSS (PTSP) bersama OPD Teknis sebagai wahana sosialisasi seperti grup WA NGOPI BARENG OSS (NGObrol Permasalahan Izin).

DInas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan terpadu satu pintu

Post Terkait

Tinggalkan Komentar