Coaching Klinik Di Bidang Pelayanan Perizinan

Coaching Klinik Di Bidang Pelayanan Perizinan

Sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 350 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa “kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu”. Lebih lanjut dalam PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada pasal 39 disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu daerah kab/kota yang melekat pada dinas daerah yang menjalanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Akhirnya, Pemerintah Kota Blitar membentuk perangkat daerah yang bernama Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain menjalankan urusan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, Dinas ini juga menjalankan fungsi pelayanan perizinan dengan sistem PTSPsebagaimana diatur Permendagri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, salah satu peran yang dilaksanakan pegawai PTSP adalah bagian layanan di kantor depan (front office) dan kantor belakang (back office).

Dalam perjalanannya, setelah 1 (satu) tahun pelayanan perizinan melalui unit pelayanan terpadu satu pintu pada DPM, NAKER & PTSP ini, ada beberapa kendala/kelemahan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip PTSP sebagaimana amanat Perpres dimaksud. Nama Perangkat Daerah sudah PTSP, tetapi mekanisme dan sistem pelayanan yang diberikan “belum” SATU PINTU, tetapi lebih mengarah pada pelayanan SATU ATAP. Sebagai gambaran perbedaan sistem pelayanan satu pintu dengan satu atap dapat dijelaskan sebagai berikut :

 

Aspek Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA)
Wewenang dan Penandatanganan Berada di satu OPD Masih dibanyak OPD
Koordinasi
  • Lebih mudah dilakukan
  • Kepala PTSP berperan sebagai koordinator SKPD
Koordinasi Lebih sulit karena kewenangan dan penanda-tanganan di banyak SKPD
Prosedur Pelayanan Prosedur  lebih mudah disederhanakan karena berada di tangan PTSP Prosedur sulit disederhanakan karena ego sektoral di banyak SKPD
Pembinaan dan Pengawasan Menjadi tanggung jawab di PTSP Menjadi tanggung jawab di banyak SKPD
Kelembagaan Berbentuk Kantor/ Badan/Dinas Biasanya hanya berperan sebagai loket penerima
Pencapaian Target Retribusi Sebagai pemegang kewenangan pelayanan perizinan, PTSP tidak diberi target pencapaian Sebagai pemegang kewenagan pelayanan perizinan SKPD teknis diberikan beban target
Status Kepegawaian Status staf adalah Staf Tetap penyelenggara PTSP Sebagian besar staf dari SKPD teknis

 

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dan kondisi riil tersebut, maka perlu diadakan peningkatan pemahaman pelayanan PTSP kepada seluruh OPD. Salah satu upaya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah coaching klinik PTSP sesuai dengan Permendagri 138 Tahun 2017 dengan narasumber dari Kementrian Dalam Negeri (kerjasama bagian Hukum & Organisasi Setda dengan DPM Naker dan PTSP Kota Blitar) yang akan dilaksanakan bersamaan dengan HUT PERIZINAN ke-15 besok pada :

Hari, tanggal : KAMIS, 15 MARET 2018

Tempat acara :

  1. Ruang Sasana Praja Kantor Walikota Blitar : Coaching Klinik PTSP
  2. Kantor DPM NAKER & PTSP : Tasyakuran HUT Perizinan
DInas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan terpadu satu pintu

Post Terkait