Bidang Penanaman Modal


(1)    Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penanaman Modal yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Penanaman Modal  mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Penanaman Modal.;

Untuk menjalankan tugas  Bidang Penanaman Modal menjalankan fungsi :
a.    Menyusun kebijakan tehnis perencanaan dan program kerja Bidang Penanaman Modal;
b.    Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pedoman penyelenggaraan pengembangan penanaman modal, promosi dan kerja sama Penanaman Modal;
c.    Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengembangan penanaman modal, promosi dan kerja sama Penanaman Modal;
d.    Melaksanakan koordinasi pengembangan penanaman modal, promosi dan kerja sama Penanaman Modal;
e.    Melaksanakan pengendaliaan adminitrasi dan teknis pelaksaanaan program kerja dibidang pengembangan penanaman modal dan kerja sama Penanaman Modal;
f.    Melaksanakan pengkajiaan bahan potensi kerja sama di bidang pengembangan pelaksanaan modal dan investasi;

g.    Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal, promosi dan kerja sama Penanaman Modal;
h.    Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perkembangan penanaman modal;
i.    Fasilitasi kegiatan pameran dan promosi serta penyampaian informasi potensi  penanaman modal di tingkat lokal, nasional;
j.    Penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah;
k.    Melaksanakan monitoring dan sosialisasi hasil kesepakatan kerjasama perdagangan antar daerah;
l.    Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
m.    Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
n.    Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
o.    Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
p.    Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
q.    Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
r.    Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Penanaman Modal;
s.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya