Perlindungan Naker dan Hubungan Industrial


(1)    Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketenagakerjaan;
(2)    Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial  mempunyai tugas:
a.    menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
b.    mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan bidang  Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
c.    menyusun rencana program dan/atau kegiatan bidang   Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
d.    menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
e.    melaksanakan koordinasi dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam hal perlindungan tenaga kerja dan Hubungan Industrial ;
f.    melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan;
g.    memberikan pertimbangan pemberian/penerbitan izin kerja malam wanita;
h.    melaksanakan koordinasi pembinaan, pemeriksaan dan pengujian bidang mekanik, bidang instalasi listrik ditempat kerja, bejana tekan, bidang motor diesel pembangkit, bidang pesawat angkat dan angkut;
i.    melaksanakan pencegahan dan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dengan memberikan saran/anjuran kepada pihak yang berselisih kearah terwujudnya persetujuan bersama dan terhindarnya pemutusan hubungan kerja dan pemogokan kerja;
j.    melaksanakan koordinasi hubungan industrial melalui lembaga kerjasama Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota;
k.    melaksanakan pembinaan jaminan sosial dalam permasalahan hubungan industrial;
l.    melaksanakan pembinaan kepada pengusaha dan pekerja demi terwujudnya sarana hubungan industrial perusahaan;
m.    melaksanakan pembinaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan;
n.    melaksanakan pembinaan dan pencatatan lembaga kerjasama Bipartit di perusahaan;
o.    melaksanakan pembinaan dan pencatatan organisasi pengusaha dan melaporkan ke Gubernur Jawa Timur;
p.    melaksanakan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan;
q.    melaksanakan pembahasan dan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) bagi pekerja kepada Gubernur Jawa Timur;
r.    melaksanakan survey pasar atas kebutuhan hidup layak bagi pekerja;
s.    melaksanakan fasilitas pembuatan serta pengesahan Peraturan Perusahaan;
t.    melaksanakan fasilitas pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
u.    melaksanakan fasilitas pembuatan dan pencatatan Perjanjian Kerja (PK) /kontrak Kerja;
v.    melaksanakan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya 1 (satu) wilayah kota;
w.    melaksanakan bimbingan struktur skala upah bagi pekerja di perusahaan;
x.    melaksanakan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan pengupahan UMK di perusahaan;
y.    melaksanakan pemantauan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi perusahaan;
z.    melaksanakan pembinaan dan pengesahan Outsourcing (pelimpahan pekerja pada pihak ketiga);
aa.    melaksanakan penelitian dan pengesahan persyaratan kerja antara pemberi kerja (pengusha) dan pekerja;
bb.    pembinaan dan perlindungan hak bagi pekerja perusahaan yang mengalami pemutusan hubungan kerja
cc.    melaksanakan pembinaan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan;
dd.    memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
ee.    melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan bidang tugasnya