sekretariat

(1)    Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
(2)    Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi perencanaan, pengkoordinasian program kerja unit kerja, pengelolaan program dan kepegawaian, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan dilingkungan dinas;
(3)    Untuk menjalankan tugas , Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjalankan fungsi :
a.    pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
b.    pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing – masing bidang secara terpadu;
c.    pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
d.    perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
e.    pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
f.    pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
g.    pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
h.    fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
i.    pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
j.    pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas;
k.    pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
l.    pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
m.    pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas;
n.    fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas  dan fungsi;
o.    fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas  dan fungsi;
p.    fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
q.    pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
r.    penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
s.    fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
t.    fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
u.    pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
v.    fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
w.    fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
x.    penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota  (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
y.    pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan.;
aa.    penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
bb.    pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
cc.    pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.