Tupoksi

Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu walikota  melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan fungsi :
a.    perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
b.    pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat;
c.    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang penanaman modal, dan bidang tenaga kerja serta serta pelayanan perizinan kepada masyarakat;
d.    pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat;
e.    penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
f.    pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
g.    penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
h.    penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
i.    pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
j.    pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
k.    pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat;
l.    penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
m.    pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat; dan
n.    pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.